Kalkulator Pajak PPh21 dan BPJS

PPh pasal 21 atau Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 tentang Pajak Penghasilan
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
3. Peraturan Pemerintah No. 68/2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.
6. Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Menimbang Pajak Penghasilan.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah.

Objek Pajak Penghasilan

Pasal 21 PPh 21 pada umumnya berkaitan dengan pajak yang dipotong pada sistem penggajian suatu perusahaan. Namun PPh 21 sebenarnya juga digunakan untuk berbagai jenis penghasilan lainnya, contohnya:

• Penghasilan bagi Pegawai Tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur
• Penghasilan bagi Penerima Pensiun secara teratur, dapat berupa uang pensiun atau penghasilan serupa
• Penghasilan bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pensiun yang diterima secara sekaligus, dapat berupa uang pesangon, tunjangan/jaminan hari tua, uang manfaat pensiun, serta pembayaran lain sejenisnya
• Penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, dapat berupa upah satuan, upah borongan upah harian, upah mingguan, atau upah bulanan
• Penghasilan bagi Bukan Pegawai, dapat berupa honorarium, upah, komisi dan imbahan serupa
• Imbalan kepada peserta kegiatan, dapat berupa uang saku, uang rapat, honorarium, hadiah, uang representasi, atau penghargaan sejenis dengan nama dan dalam bentuk lainnya

Pengecualian PPh Pasal 21

1. Pembayaran kepada WP yang memiliki dan menyerahkan fotokopi Surat Keterangan
2. Pembayaran penghasilan kepada rekanan pemerintah yang dapat menyerahkan fc SKB pot/put PPh berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan permohonan pembebasan dari pot/put PPh
3. Pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan kepada rekanan pemerintah yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan, yang telah dipungut PPh Pasal 22 oleh Pihak Lain

Menurut Pasal 17 ayat 1, perhitungan tarif pajak penghasilan pribadi menggunakan tarif progresif, dimana persentase pengenaan PPh 21 WPOP dikategorikan berdasarkan jumlah penghasilan tahunannya. Adapun kategori tarif pajak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

• Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan hingga Rp 50.000.000,- adalah 5%
• Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan Rp 50.000.000, - Rp 250.000.000,- adalah 15%.
• Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan Rp 250.000.000,- Rp 500.000.000,- adalah 25%.
• Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp 500.000.000, - adalah 30%.
• Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif 20% lebih tinggi dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Sehingga total PPh 21 yang dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah yang seharusnya dipotong.

Menghitung pajak penghasilan itu mudah. Hanya kesalahan mendasar yang satu ini dalam penerapan metode penghitungan pajak penghasilan memperumitnya. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk menghindari kesalahan saat menghitung pajak penghasilan Anda. Berikut beberapa kesalahan yang biasa dilakukan saat menghitung pajak penghasilan.

Biaya iuran umumnya untuk pegawai swasta/BUMN/PNS. Biaya operasional adalah biaya untuk memperoleh, mengumpulkan, dan memelihara pendapatan. Biaya kantor merupakan elemen penting dalam menghitung pajak penghasilan. Besarannya 5% dari penghasilan bruto. Jika tidak disertakan, hasil perhitungan mungkin tidak akurat.

Karyawan dengan penghasilan kena pajak sebesar Rp55.000.000 dikenakan tarif pajak sebesar 10%. Otomatis terjadi kesalahan dalam perhitungan karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 17 PPh yang benar. Di sini penting kita mengetahui pedoman terbaru mengenai besaran pajak yang dikenakan atas penghasilan kena pajak (PPh pasal 17).

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), istilah ini jarang terdengar oleh wajib pajak. Bahkan sebagian dari mereka masih bingung dalam memahami PTKP. PTKP adalah sejumlah penghasilan yang tidak dikenakan pajak penghasilan, sehingga wajib pajak yang penghasilannya setinggi PTKP atau di bawah batas PTKP tidak perlu membayar pajak penghasilan. Besarnya PTKP sama dengan jumlah kebutuhan pokok kita selama 1 tahun. Karena itu, pemerintah tidak membebani kita dengan pajak. Namun apabila terdapat kesalahan dalam pengisian formulir PTKP atau kesalahan dalam perhitungan PTKP, maka Wajib Pajak dapat dikenakan pajak penghasilan. Tentu saja cara menghitung pajak penghasilan itu salah.

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon dan lain sebagainya.

Walaupun perhitungan PPh 21 telah diatur oleh DJP, namun pada praktiknya, setiap perusahaan memiliki metode perhitungan PPh 21 sendiri yang disesuaikan dengan tunjangan pajak atau gaji bersih yang diterima karyawannya. Ada 3 metode perhitungan PPh 21 yang paling umum, yaitu:

1. Metode Gross (Gaji Kotor Tanpa Tunjangan Pajak)
• Metode gross diterapkan bagi pegawai atau penerima penghasilan yang menanggung PPh 21 terutangnya sendiri. Ini berarti gaji pegawai tersebut belum dipotong PPh 21.
2. Metode Gross-Up (Gaji Bersih dengan Tunjangan Pajak)
• Metode gross-up diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang diberikan tunjangan pajak (gajinya dinaikkan terlebih dahulu) sebesar pajak yang dipotong.
3. Metode Net (Gaji Bersih dengan Pajak Ditanggung Perusahaan)
• Metode net diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang mendapatkan gaji bersih dengan pajak yang ditanggung perusahaan.

PPh Pasal 21 tidak sepenuhnya dikenakan kepada seluruh penerima penghasilan yang menerima gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Beberapa penerima penghasilan dibawah ini tidak dipotong PPh Pasal 21 yaitu:

1. Pejabat perwakilan dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat:
• Bukan Warga Negara Indonesia.
• Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut.
• Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yaitu:
• Bukan warga negara Indonesia
• Tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia

Hal ini dikarenakan pejabat perwakilan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, maupun pejabat perwakilan organisasi internasional bukan merupakan subjek pajak. Hal ini menyebabkan penghasilan yang didapat tidak dipotong PPh Pasal 21. Hal ini dapat dikecualikan jika pejabat-pejabat tersebut menerima atau memperoleh penghasilan diluar jabatan mereka, maka wajib dikenai Pajak Penghasilan.

Golongan yang membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan terdapat 2 golongan, yaitu golongan penerima upah dan bukan penerima upah.

Golongan penerima upah sebagian tanggungan Iurannya akan dibiayai oleh perusahaan tempatnya bekerja. Sedangkan yang bukan penerima akan menanggung sendiri biaya iuran BPJS Ketenagakerjaan tersebut.

Peserta tentu tidak dapat menikmati manfaat program jaminan sosial tersebut. Tidak hanya itu, bagi pemberi kerja, akan menerima sanksi dari Pemerintah karena dianggap tidak memberikan hak karyawannya. Apa saja sanksinya?

Sanksi ini diberikan paling banyak 2 kali untuk jangka waktu paling lama 10 hari.

Sanksi denda akan berlaku paling lama 30 hari setelah sanksi tertulis kedua berakhir.

Jika pemberi kerja tetap tidak membayar iuran BPJSTK setelah menerima dua sanksi sebelumya, pihak BPJS bekerja sama dengan instansi pemerintah dan daerah, akan membatasi perizinan terkait usaha, izin mengikuti tender proyek, izin mempekerjakan tenaga asing hingga izin mendirikan bangunan.

Manfaat BPJS Ketenagakerjaan untuk karyawan terbagi dalam empat program. Berbagai manfaat ini dapat dinikmati pekerja Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri. Berikut manfaat-manfaat BPJS Ketenagakerjaan:

Asuransi kecelakaan kerja BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan yang terjadi di tempat kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja atau sebaliknya selama perjalanan bisnis. Asuransi kesehatan juga mencakup penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Tunjangan ini diberikan dengan biaya yang tidak terbatas, diberikan sesuai dengan kebutuhan medis, sampai pekerja sembuh. Selain itu, karyawan dibayar upah bahkan ketika mereka tidak bekerja.

Jaminan hari tua dari BPJS Ketenagakerjaan sangat penting bagi Anda untuk mewujudkan manfaat hari tua. Jaminan hari tua adalah manfaat tunai yang besarnya merupakan jumlah kumulatif dari iuran dan perkembangan atas bunga titipan. Jaminan Hari Tua dibayarkan segera jika peserta mencapai usia 56 tahun, meninggal dunia atau cacat tetap. Besaran iuran jaminan hari tua adalah 5,7 persen dari gaji yang ditanggung oleh 2 persen pekerja dan 3,7 persen pengusaha.

Jaminan pensiun yang baru dibayarkan setiap bulan selama maksimal 180 bulan sejak berakhirnya masa kerja atau pensiun karyawan. Jaminan ini berfungsi untuk memastikan bahwa karyawan memiliki hak untuk bertahan hidup setelah pengurangan pendapatan. Iuran untuk anak-anak dari karyawan yang berpartisipasi juga dapat dikurangi jika karyawan tersebut meninggal.

Jaminan kematian diberikan kepada ahli waris apabila peserta tidak meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Untuk manfaat yang diberikan secara berkala selama 24 bulan sebesar Rp 12 juta langsung dibayarkan. Selain itu, jaminan kematian juga mencakup biaya pemakaman sebesar Rp 10.000.000,-

Iuran program Jaminan Hari Tua dapat Anda lihat di tabel iuran BPJS Ketenagakerjaan berikut:

Bagi Anda pekerja yang bekerja di perusahan, maka Anda tidak perlu menanggung semua biaya iuran. Anda hanya perlu membayar sebagiannya saja, yaitu sebanyak 2% dari gaji Anda dan sisanya akan menjadi tanggungan perusahaan. Misalnya jika Anda memiliki gaji sebesar Rp 20 jutaan, maka Anda hanya membayar sebanyak Rp 400 ribuan. Sedangkan untuk sisanya, yaitu sebesar Rp 740 ribuan akan ditanggung oleh perusahaan. Sehingga totalnya menjadi 5,7%. Dengan pembagian pembayaran seperti ini Anda tidak akan merasa diberatkan dengan adanya iuran ini.

Seperti pembahasan di atas, denda telat bayar BPJS Ketenagakerjaan adalah sebesar 2% dari iuran yang dibayarkan setiap bulannya.

Jika total iuran yang dibayarkan setiap bulan adalah sebesar Rp100.000, denda keterlambatannya akan sebesar: Besar iuran per bulan x Tarif denda= Denda iuran Rp100.000 x 2% = Rp20.000 Besaran denda keterlambatan adalah Rp20.000, dan harus dibayarkan bersama pembayaran iuran bulan berikutnya.

Jika peserta merupakan pekerja penerima upah, denda ditanggung oleh pemberi kerja. Namun jika peserta merupakan pekerja bukan penerima upah, denda menjadi tanggung jawab yang harus ia bayar sendiri.

BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Jaminan kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah jaminan yang diselenggarakan oleh negara berdasarkan asas jaminan sosial dan asas pemerataan untuk menjamin bahwa seluruh rakyat Indonesia memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dari kemiskinan.

Sejatinya, setiap orang di Indonesia wajib jadi peserta BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Asal usul wajib atau tidaknya hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN).

Dalam aturan tersebut, Pasal 4 mengamatkan bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan di antaranya berdasarkan pada prinsip kegotong-royongan dan kepesertaan bersifat wajib. Lebih lanjut, Pasal 13 memandatkan agar pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.

Berikut ini ketentuan denda telat bayar BPJS Kesehatan yang harus kamu ketahui:

• Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan
• Besaran denda paling tinggi Rp 30 juta

Berdasarkan informasi dari Panduan Layanan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), di jelaskan apabila Anda telat bayar iuran BPJS Kesehatan maka:

• Status peserta menjadi non-aktif sejak tanggal 1 bulan berikutnya dan penjaminan pelayanan kesehatan diberhentikan sementara.
• Pada masa terjadi penunggakan dan Anda belum membayarnya, maka BPJS Kesehatan tidak akan bisa digunakan untuk berobat. Artinya, BPJS kesehatan milik Anda terblokir dan ada tunggakan iuran yang harus dilunasi dulu baru bisa aktif lagi.
• Pahami bahwa kepesertaan BPJS Kesehatan bisa aktif kembali bila peserta membayar iuran bulan tertunggak paling banyak 24 bulan serta membayar iuran bulan berjalan.
• Bila dalam kurun waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali, peserta membutuhkan pelayanan rawat inap, maka dikenakan denda pelayanan.

Keterlambatan dalam membayar denda BPJS Kesehatan dikecualikan khusus untuk beberapa pihak. Diantaranya yaitu peserta PBI (penerima bantuan iuran) jaminan kesehatan dan peserta PBPU (peserta bukan penerima upah). Selain itu juga bagi peserta bukan pekerja (PB) yang iurannya ditanggung pemerintah. Jika telat, mereka tidak harus membayar denda yang telah ditetapkan.

Manfaat pelayanan BPJS Kesehatan yang pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan dan bersifat primer atau non spesialistik. Pelayanan tersebut meliputi pelayanan rawat inap dan rawat jalan yang diberikan oleh bidan dan praktek swasta oleh dokter dan dokter gigi. Tidak hanya itu, layanan ini juga dapat tersedia di Klinik Utama atau Sarana Kesehatan atau Sarana Kesehatan Tingkat Pertama TNI atau Polri dan Rumah Sakit Kelas Satu D atau yang setara. Peserta juga dapat memperoleh pelayanan kesehatan dari fasilitas kesehatan penunjang seperti laboratorium dan apotek.

Peserta BPJS Kesehatan juga dapat memperoleh manfaat RJTP dalam pengobatan dan pencegahan pelayanan kesehatan. Anggota juga dapat menerima pendidikan kesehatan dan vaksinasi rutin, serta layanan promosi dan pencegahan kesehatan. Tidak hanya itu, peserta juga dapat memanfaatkan layanan KB termasuk konseling, layanan konStyledTrasepsi serta tubektomi dan vasektomi yang dilakukan oleh BKKBN.

Ada juga manfaat dari pemeriksaan riwayat kesehatan, seperti layanan pemeriksaan dan pemeriksaan kesehatan khusus. Layanan ini diberikan dengan tujuan untuk mendeteksi risiko penyakit atau gangguan kesehatan dengan menggunakan metode khusus, serta menentukan risiko penyakit dan mencegah efek yang lebih berbahaya dari penyakit tertentu.

Anggota BPJS Kesehatan juga dapat memanfaatkan layanan rehabilitasi medis jika menderita penyakit kronis. Sedangkan manfaat pelayanan kesehatan bagi peserta meliputi pemeriksaan, konsultasi kesehatan, pengobatan, manajemen pelayanan, tindakan medis primer, non operatif dan operatif. Peserta juga dapat memperoleh pelayanan antinarkoba, produk kesehatan sekali pakai, alat kesehatan, serta pelayanan pengobatan, penelitian, dan gigi yang dapat dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Keuntungan ketiga adalah memperoleh pelayanan rawat jalan tingkat pertama. BPJS Kesehatan menyediakan berbagai layanan antara lain pendaftaran dan adminisStyledTrasi, akomodasi, rawat inap, pengobatan, pemeriksaan, konsultasi medis hingga intervensi medis primer.

Pelayanan kebidanan, ibu, anak dan bayi juga dapat diberikan kepada peserta, seperti persalinan pervaginam bebas risiko, persalinan pervaginam kompleks atau rumit di Puskesmas, serta pendampingan neonatologi untuk komplikasi. Tidak hanya itu, peserta bisa mendapatkan pelayanan anti narkoba dan alat kesehatan termasuk pemeriksaan penunjang untuk diagnosa laboratorium tingkat pertama.

Pelayanan medis rujukan tingkat lanjutan adalah upaya pelayanan medis perorangan dengan ciri khusus dan subspesialisasi. Pelayanan tersebut meliputi pasien rawat jalan dan rawat jalan lanjutan, serta pasien rawat jalan di ruangan khusus. Manfaat layanan ini dapat diberikan di klinik primer atau fasilitas kesehatan tingkat yang setara. Selain itu, peserta juga dapat menggunakan layanan ini di rumah sakit umum swasta atau milik negara, rumah sakit khusus dan fasilitas kesehatan pendukung seperti apotek, laboratorium, dan ahli kacamata.

BPJS Kesehatan memberikan pula layanan RITL pada para pesertanya. Melalui layanan tersebut, peserta mampu mendapatkan manfaat berupa perawatan inap, baik yang non intensif maupun intensif, seperti, ICU, NICU, ICCU, dan PICU.

Pelayanan terakhir yang tersedia bagi peserta BPJS Kesehatan adalah RJTL, yaitu pemberian pelayanan mulai dari adminisStyledTrasi, penelitian, pengobatan hingga konsultasi medis dasar di UGD. Keunggulan layanan ini juga mencakup tindakan medis khusus, baik bedah maupun non bedah, sesuai indikasi medis.

RJTL juga memberikan fasilitas pelayanan obat, perbekalan kesehatan, alat kesehatan, pelayanan penunjang diagnostik lanjutan termasuk laboratorium, radiologi, serta penunjang kegiatan diagnostik lainnya sesuai indikasi medis. Peserta juga dapat mengajukan permohonan rehabilitasi medis dan layanan darah.

Semua peserta BPJS Kesehatan wajib membayar iuran setiap bulan. Iuran dibayarkan setiap bulannya paling lambat pada tanggal 10. Kamu pun perlu mengetahui terlebih dahulu besaran iuran BPJS Kesehatan masih sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan. Peserta diharuskan membayar perbulan sebesar:

• Iuran Kelas III BPJS Kesehatan sebesar Rp 35.000 (Rp 42.000 dikurangi dengan subsidi pemerintah Rp 7.000)
• Iuran Kelas II: Rp 100.000
• Iuran Kelas I: Rp 150.000